HAK HIDUP DAMAI DAN LAYAK

SELAMAT JALAN UNTUK BUK PATMI DARI DUMAI

KAU KORBANKAN JIWA SERTA RAGA MU...

DEMI ANAK CUCU NIKMATI TANAH, AIR DAN UDARA....

HASIL TANI TIKET PERJUANGAN

TUK LAWAN PENGUASA

DIBIAYAI UANG RAKYAT...

PENGUASA SERAKAH...

PENGUASA PENINDAS...

GUNAKAN UANG RAKYAT UNTUK MEMBUNUH

GUNAKAN UANG RAKYAT MENINDAS

GUNAKAN UANG RAKYAT TUK PEMBODOHAN...

SELAMAT JALAN BUK PATMI....

KOTA DUMAI MENDOAKAN MU....

INDUSTRI DAN KOMISI PENILAI AMDAL ANTI PP, PERPRES TENTANG TATA RUANG

Pertimbangan terbitnya PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG PULAU SUMATERA bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan ketentuan Pasal 123 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera.
Pada Mengingatnya sesuai dengan :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5103);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

Pasal 5
Penataan ruang Pulau Sumatera bertujuan untuk mewujudkan:
a. pusat pengembangan ekonomi perkebunan, perikanan, serta pertambangan yang berkelanjutan;
b. swasembada pangan dan lumbung pangan nasional;
c. kemandirian energi dan lumbung energi nasional untuk ketenagalistrikan;
d. pusat industri yang berdaya saing;
e. pusat pariwisata berdaya saing internasional berbasis ekowisata, bahari, cagar budaya dan ilmu pengetahuan, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition/MICE);

f. kelestarian kawasan berfungsi lindung bervegetasi hutan tetap
paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari luas Pulau Sumatera
sesuai dengan kondisi ekosistemnya;
g. kelestarian kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati hutan
tropis basah;
h. kawasan perkotaan nasional yang kompak dan berbasis mitigasi
dan adaptasi bencana;
i. pusat pertumbuhan baru di wilayah pesisir barat dan wilayah
pesisir timur Pulau Sumatera;
j. jaringan transportasi antarmoda yang dapat meningkatkan
keterkaitan antarwilayah, efisiensi ekonomi, serta membuka
keterisolasian wilayah; dan
k. kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan dan pintu
gerbang negara yang berbatasan dengan Negara India, Negara
Thailand, Negara Malaysia, Negara Singapura, dan Negara Vietnam
dengan memperhatikan keharmonisan aspek kedaulatan,
pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan masyarakat, dan
kelestarian lingkungan hidup.

 

Pasal 148
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada
tanggal 6 Februari 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO.
Kesimpulan sementara adalah:
1. Perusahaan selaku Pemrakarsa dalam penyusunan Kerangka Acuan (KA) AMDAL sangat sensitif untuk menjadikan UU, PP maupun Perpres Tentang tata ruang sebagai sebagai referensi untuk pertimbangan Pemrakarsa dalam penyusunan Dokumen KA AMDAL nya ???
2. Komisi Penilai AMDAL tidak memprioritaskan PP dan Perpres tentang tata ruang yang telah disahkan disaat Komisi Penilai AMDAL Kota Dumai mengadakan rapat tentang Pembahasan KA AMDAL hingga disetujuinya KA AMDAL perusahaan tertentu yang berada dikota Dumai.

Jika peraturan perundang-undangan pun diabaikan, bagaimana nasib masyarakat yang berada disekitar kawasan industri, bahkan masyarakat yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung sangat tidak mungkin perusahaan industri akan abaikan.

Teori Ekonomi adalah suatu pemikiran kapitalisme yang terlebih dahulu yang harus dilacak melalui sejarah perkembangan pemikiran ekonomi dari era Yunani kuno sampai era sekarang. Aristoteles adalah yang pertama kali memikirkan tentang transaksi ekonomi dan membedakan di antaranya antara yang bersifat "natural" atau "unnatural". Transaksi natural terkait dengan pemuasan kebutuhan dan pengumpulan kekayaan yang terbatasi jumlahnya oleh tujuan yang dikehendakinya. Transaksi un-natural bertujuan pada pengumpulan kekayaan yang secara potensial tak terbatas. Dia menjelaskan bahwa kekayaan unnatural tak berbatas karena dia menjadi akhir dari dirinya sendiri ketimbang sebagai sarana menuju akhir yang lain yaitu pemenuhan kebutuhan. Contoh dati transaksi ini disebutkan adalah perdagangan moneter dan retail yang dia ejek sebagai "unnatural" dan bahkan tidak bermoral.
Prinsip ekonomi adalah pedoman dalam melakukan kegiatan ekonomi dalam rangka mencapai perbandingan rasional antara pengorbanan yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh. Prinsip ekonomi menekankan untuk mencapai hasil maksimal dengan pengorbanan tertentu atau dengan pengorbanan seminimal mungkin dalam rangka mencapai hasil tertentu. Ada dua keuntungan yang bisa diperoleh bila kita menggunakan prinsip ekonomi. Pertama adalah kita dapat memaksimalkan keuntungan (dengan mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya). Kedua adalah kita dapat meminimalkan kerugian (dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya). Prinsip ekonomi berlaku baik dalam kegiatan produksi, kegiatan distribusi, mau pun kegiatan konsumsi.

Pembangunan Industri tanpa Ilmu Ekonomi tidak akan menghasilkan seperti yang digambarkan oleh Aristoteles. Bahkan hari ini terbukti bahwa Prinsip Ekonomi lah yang mengantarkan para Perusahaan Industri yang berada diDumai mengabaikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.(em)

KRITERIA LOKASI KAWASAN INDUSTRI

Berkembangnya suatu Kawasan Industri tidak terlepas dari pemilihan lokasi kawasan industri yang akan dikembangkan, karena sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor/variabel di wilayah lokasi kawasan. Selain itu dengan dikembangkannya suatu Kawasan Industri juga akan memberikan dampak terhadap beberapa fungsi di sekitar lokasi kawasan. Oleh sebab itu, beberapa kriteria menjadi pertimbangan di dalam pemilihan Lokasi Kawasan Industri antara lain: 

a.   Jarak ke Pusat Kota

Pertimbangan jarak ke pusat kota bagi lokasi Kawasan Industri adalah dalam rangka kemudahan memperoleh fasilitas pelayanan baik prasarana dan prasarana maupun segi-segi pemasaran.

Mengingat pembangunan suatu kawasan industri tidak harus membangun seluruh sistem prasarana dari mulai tahap awal melainkan memanfaatkan sistem yang telah ada seperti listrik, air bersih yang biasanya telah tersedia di lingkungan perkotaan, di mana kedua sistem ini kestabilan tegangan (listrik) dan tekanan (air bersih) dipengaruhi faktor jarak, di samping fasilitas banking, kantor-kantor pemerintahan yang memberikan jasa pelayanan bagi kegiatan industri yang pada umumnya berlokasi di pusat perkotaan, maka idealnya suatu kawasan industri berjarak minimal 10 Km dari pusat kota.

b.   Jarak Terhadap Permukiman

Pertimbangan jarak terhadap permukiman bagi pemilihan lokasi kegiatan industri, pada prinsipnya memiliki dua tujuan pokok, yaitu:

1)  Berdampak positif dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga kerja dan aspek pemasaran produk. Dalam hal ini juga perlu dipertimbangkan adanya kebutuhan tambahan akan perumahan sebagai akibat daripembangunan Kawasan Industri. Dalam kaitannya dengan jarak terhadap permukiman di sini harus mempertimbangkan masalah pertumbuhan perumahan, di mana sering terjadi areal tanah di sekitar lokasi industri menjadi kumuh dan tidak ada lagi jarak antara perumahan dengan kegiatan industri.

2)  Berdampak negatif karena kegiatan industri menghasilkan polutan dan limbah yang dapat membahayakan bagi kesehatan masyarakat.

3)  Jarak terhadap permukiman yang ideal minimal 2 (dua) Km dari lokasi kegiatan industri.

c.  Jaringan Jalan Yang Melayani

Jaringan bagi kegiatan industri memiliki fungsi yang sangat penting terutama dalam 
rangka kemudahan  mobilitas pergerakan dan tingkat pencapaian (aksesibilitas) baik 
dalam penyediaan bahan baku, pergerakan manusia dan pemasaran hasil-hasil produksi.

Jaringan jalan yang baikuntuk kegiatan industri, harus memperhitungkan kapasitas dan jumlah kendaraan yang akan akan melalui jalan tersebut sehingga dapat diantisipasi sejak awal kemungkinan terjadinya kerusakan jalan dan kemacetan. Hal ini penting untuk dipertimbangkan karena dari kenyataan yang ada dari keberadaan Kawasan Industri pada suatu daerah ternyata tidak mudah untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan industri terhadap masalah transportasi. Apabila hal ini kurang mendapat perhatian akan berakibat negatif terhadap upaya promosi kawasan industri.

Untuk pengembangan kawasan industri dengan karakteristik lalu lintas truk kontainer dan akses utama dari dan ke pelabuhan/bandara, maka jaringan jalan arteri primer harus tersedia untuk melayani lalu- lintas kegiatan industri.

d.  Jaringan Fasilitas dan Prasarana

1)  Jaringan Listrik

Ketersediaan jaringan listrik menjadi syarat yang penting untuk kegiatan industri. Karena bisa dipastikan proses produksi kegiatan industri sangat membutuhkan energi yang bersumber dari listrik, untuk keperluan mengoperasikan alat-alat produksi. Dalam hal ini standar pelayanan listrik untuk kegiatan industri tidak sama dengan kegiatan domestik di mana ada prasyarat mutlak untuk kestabilan pasokan daya maupun tegangan.

Kegiatan industri umumnya membutuhkan energi listrik yang sangat besar, sehingga perlu dipikirkan sumber pasokan listriknya, apakah yang bersumber dari perusahaan listrik negara saja, atau dibutuhkan partisipasi sektor swasta untuk ikut membantu penyediaan energi listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik industri.

2)  Jaringan Telekomunikasi

Kegiatan industri tidak akan lepas dari aspek bisnis, dalam rangka pemasaran maupun pengembangan usaha. Untuk itulah jaringan telekomunikasi seperti telepon dan internet menjadi kebutuhan dasar bagi pelaku kegiatan industri untuk menjalankan kegiatannya. Sehingga ketersediaan jaringan telekomunikasi tersebut  menjadi syarat dalam penentuan lokasi industri.

3)  Pelabuhan Laut

Kebutuhan prasarana pelabuhan menjadi kebutuhan yang mutlak, terutama bagi kegiatan pengiriman bahan baku/bahan penolong dan pemasaran produksi, yang berorientasi ke luar daerah dan ke luar negeri (ekspor/impor). Kegiatan industri sangat membutuhkan pelabuhan sebagai pintu ke luar masuk berbagai kebutuhan pendukung. Sebagaiilustrasiuntuk memproduksi satu produk membutuhkan banyak bahan pendukung yang tidak mungkin dipenuhi seluruhnya dari dalam daerah/wilayah itu sendiri, misalnya kebutuhan peralatan mesin dan komponen produksi lainnya yang harus diimport, demikian pula produk yang dihasilkan diharapkan dapat dipasarkan di luar wilayah/eksport agar diperoleh nilai tambah/devisa. Untuk itu maka keberadaan pelabuhan/outlet menjadi syarat mutlak untuk pengembangan kawasan industri.

e.   Topografi

Pemilihan lokasi peruntukan kegiatan industri hendaknya pada areal lahan yang memiliki topografi yang relatif datar. Kondisi topografi yang relatif datar akan mengurangi pekerjaan pematangan lahan (cut and fill) sehingga dapat mengefisienkan pemanfaatan lahan secara maksimal, memudahkan pekerjaan konstruksi dan menghemat biaya pembangunan. Topografi/kemiringan tanah maksimal 15%.

f.    Jarak Terhadap Sungai Atau Sumber Air Bersih

Pengembangan Kawasan Industri sebaiknya mempertimbangkan jarak terhadap sungai. Karena sungai memiliki peranan penting untuk kegiatan industri yaitu sebagai sumber air baku dan tempat pembuangan akhir limbah industri. Sehingga jarak terhadap sungai harus mempertimbangkan biaya konstruksi dan pembangunan saluran- saluran air. Di samping itu jarak yang ideal seharusnya juga memperhitungkan kelestarian lingkungan Daerah Aliran Sungai (DAS), sehingga kegiatan industri dapat secara seimbang menggunakan sungai untuk kebutuhan kegiatan industrinya tetapi juga dengan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan Daerah Aliran Sungai (DAS) tersebut. Jarak terhadap sungai atau sumber air bersih maksimum 5 (lima) Km dan terlayani sungai tipe C dan D atau Kelas III dan IV.

g.  Kondisi Lahan

Peruntukan lahan industri perlu mempertimbangkan daya dukung lahan dan kesuburan lahan.

1)  Daya Dukung Lahan

Daya dukung lahan erat kaitannya dengan jenis konstruksi pabrik dan jenis produksi yang dihasilkan. Jenis konstruksi pabrik sangat dipengaruhi oleh daya dukung jenis dan komposisi tanah, serta tingkat kelabilan tanah, yang sangat mempengaruhi biaya dan teknologi konstruksi yang digunakan. Mengingat  bangunan industri   membutuhkan   fondasi   dan   konstruksi    yang   kokoh,   maka   agar   diperoleh   efisiensi      dalam pembangunannya sebaiknya nilai daya dukung tanah (sigma) berkisar antara ∂ 0,7-1,0 kg/cm2.

2)  Kesuburan Lahan

Tingkat kesuburan lahan merupakan faktor penting dalam menentukan lokasi peruntukan kawasan industri. Apabila tingkat kesuburan lahan tinggi dan baik bagi kegiatan pertanian, maka kondisi lahan seperti ini harus tetap dipertahankan untuk kegiatan pertanian dan tidak dicalonkan dalam pemilihan lokasi kawasan industri. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konversi lahan yang dapat mengakibatkan menurunnya tingkat produktivitas pertanian, sebagai penyedia kebutuhan pangan bagi masyarakat dan dalam jangka  panjang sangat dibutuhkan untuk menjaga ketahanan pangan (food security) di daerah-daerah. Untuk itu dalam pengembangan industri, pemerintah daerah harus bersikap tegas untuk tidak memberikan ijin lokasi industri pada lahan pertanian, terutama areal pertanian lahan basah (irigasi teknis).

h.  Ketersediaan Lahan

Kegiatan industri umumnya membutuhkan lahan yang luas, terutama industri-industri berskala sedang dan besar. Untuk itu skala industri yang akan dikembangkan harus pula memperhitungkan luas lahan yang tersedia, sehingga tidak terjadi upaya memaksakan diri untuk konversi lahan secara besar-besaran, guna pembangunan kawasan industri. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor: 24 tahun 2009 luas lahan kawasan industri minimal 50 hektar.

Ketersediaan lahan harus memasukan pertimbangan kebutuhan lahan di luar kegiatan sektor industri sebagai multiplier effectsnya, seperti kebutuhan lahan perumahan dan kegiatan permukiman dan perkotaan lainnya. Sebagai ilustrasi bila per hektar kebutuhan lahan kawasan industri menyerap 100 tenaga kerja, berarti dibutuhkan lahan perumahan dan kegiatan pendukungnya seluas 1-1,5 Ha untuk tempat tinggal para pekerja dan berbagai fasilitas penunjang.

Artinya bila hendak dikembangkan 100 Ha Kawasan Industri disuatu daerah, maka di sekitar lokasi harus tersedia lahan untuk fasilitas seluas 100 - 150 Ha, sehingga total area dibutuhkan 200 - 250 Ha.

i.    Harga Lahan

Salah satu faktor utama yang menentukan pilihan investor dalam memilih lokasi peruntukan industri adalah harga beli/sewa lahan yang kompetitif, artinya bila lahan tersebut dimatangkan dalam arti sebagai kapling siap bangun yang telah dilengkapi prasarana penunjang dapat dijangkau oleh para pengguna (user). Dengan demikian maka dalam pemilihan lokasi Kawasan Industri sebaiknya harga lahan (tanah mentah) tidak terlalu mahal.

Di samping itu sebagai syarat utamanya agar tidak terjadi transaksi lahan yang tidak adil artinya harga yang tidak merugikan masyarakat pemilik lahan, atau pemerintah mengeluarkan peraturan yang dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk terlibat menanamkan modal dalam investasi kawasan industri melalui lahan yang dimilikinya. Sehingga dengan demikian membuka peluang bagi masyarakat pemilik lahan untuk merasakan langsung nilai tambah dari keberadaan kawasan industri di daerahnya.

j.    Orientasi Lokasi

Mengingat Kawasan Industri sebagai tempat industri manufaktur (pengolahan) yang biasanya merupakan industri yang bersifat footlose maka orientasi lokasi sangat dipengaruhi oleh aksesibilitas dan potensi tenaga kerja.

k.  Pola Tata Guna Lahan

Mengingat kegiatan industri di samping menghasilkan produksi juga menghasilkan hasil sampingan berupa limbah padat, cair dan gas, maka untuk mencegah timbulnya dampak negatif sebaiknya dilokasikan pada lokasi yang non pertanian dan non permukiman, terutama bagi industri skala menengah dan besar.

l.    Mulitiplier Effects

Pembangunan Kawasan Industri jelas akan memberikan pengaruh eksternal yang besar bagi lingkungan sekitarnya. Dengan istilah lain dapat disebut sebagai multiplier effects. Dalam pertimbangan ini akan dibahas dari 2 aspek saja yaitu pengaruh terhadap bangkitan lalu lintas dan juga aspek ketersediaan tenaga kerja dalam kaitannya dengan kebutuhan berbagai fasilitas sosial.

Pembangunan suatu kawasan industri (misalnya dengan luas 100 Ha) akan membangkitkan lalu lintas yang cukup besar baik bangkitan karena lalu lintas kendaraan penumpang mengangkut tenaga kerja maupun kendaraan trailer pengangkut barang (import dan eksport). Sebagai ilustrasi dapat dilihat pada uraian berikut:

*    Bila diasumsikan rata-rata per hektare lahan di kawasan industri menyerap 100 tenaga kerja, maka dengan luas 100 Ha akan terdapat 10.000 tenaga kerja. Selanjutnya diasumsikan bahwa tenaga level manager sebesar 3% atau 300 orang, level staff 20% atau 2000 orang, dan buruh 7700 orang dengan komposisi penduduk lokal 500 dan 7200 adalah buruh pendatang.

*    Dari asumsi penduduk di atas, diasumsikan bahwa yang akan membangkitkan lalu lintas (traffic) dengan perjalanan interregional adalah dari level manager dengan penggunaan kedaraan pribadi dan staff dengan menggunakan bus (kapasitas 40 orang), maka bangkitan lalu lintas adalah sebesar 300 kendaraan pribadi + (2000/40=50bus) = 300 smp + 50x3 smp = 450 smp/hari.

*    Angkutan barang import sebesar 100x3 TEUS = 300 TEUS per bulan (1200 smp/bulan = 40 smp/hari) dan eksport 100x3,5 TEUS=350 TEUS/bulan = 57 smp/hari. Sehingga total angkutan barang mendekati 100 smp/hari.

*    Total bangkitan angkutan buruh dan barang menjadi 450 + 100 = 550 smp/hari. Jika dikembalikan kepada effect bangkitan dari per hektare kawasan industri adalah 5,5 smp/hari/hektare. Meskipun bangkitan yang diakibatkan oleh per hektare kawasan industri terlihat tidak terlalu besar tetapi ada tuntutan untuk penyediaan jalan dengan kualitas baik karena jalan yang disediakan akan dilalui oleh angkutan berat.

*    Dalam perhitungan kebutuhan berbagai fasilitas umum dan sosial sebagai akibat dari bertambahnya penduduk karena faktor migrasi, dari asumsi di atas maka terdapat 7200 tenaga kerja pendatang.

*    Untuk kebutuhan perumahan, bila diasumsikan per 1,5 buruh membutuhkan 1 rumah, maka dibutuhkan 4800 rumah.

*    Selanjutnya  dengan  asumsi  per  unit  rumah  membutuhkan  lahan  150  m2,  maka  kebutuhan  lahan    untuk

perumahan menjadi 720.000 m2 atau 72 hektare.

*    Jika tambahan kebutuhan lahan untuk berbagai fasilitas umum dan sosial adalah 25% dari lahan perumahan, maka dibutuhkan tambahan lahan sekitar 18 hektare. Dengan demikian total kebutuhan lahan untuk perumahan dan fasilitas umum dan sosial menjadi 90 hektare.

*    Dengan mengembangkan per hektare kawasan industri akan dibutuhkan lahan untuk kegiatan penunjang dengan luas yang hampir sama, atau dengan perkataan lain setiap hektare kawasan industri akan membutuhkan areal pengembangan seluas 2 hektare.

*    Dalam perhitungan kebutuhan fasilitas sosial digunakan asumsi bahwa setiap 1,5 buruh membentuk 1 KK maka jumlah KK sebesar 4800 KK. Jika 1KK terdiri dari 4 orang, maka jumlah penduduk yang bertambah adalah

19.200 orang. Maka akan dibutuhkan lingkungan permukiman dengan fasilitas SLP dan SLA 3-4 buah, 1 Puskesmas, dan fasilitas umum dan sosial lainnya seperti fasilitas rekreasi, peribadatan, perbelanjaan, dan sebagainya. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang akan menyediakan kebutuhan tersebut.

Dari pembahasan di atas jelas bahwa persoalan di luar Kawasan Industri akan berkembang cukup besar dan membutuhkan perhatian dan penanganan yang serius. Untuk itu perlu kesiapan pemerintah otonom yang akan memberikan ijin usaha kawasan industri.

Secara ringkas kriteria pertimbangan pemilihan lokasi kawasan industri dan lokasi industri dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1

Kriteria Pertimbangan Pemilihan Lokasi Kawasan Industri

Di samping kriteria lokasi dan kebutuhan infrastruktur, kegiatan industri juga harus memenuhi standar teknis tertentu, yang juga akan mempengaruhi pengalokasian ruang yang diperuntukkan bagi kegiatannya.

Pemahaman terhadap standar teknis kawasan industri diperlukan baik dalam rangka memilih lokasi yang tepat bagi rencana lokasi kawasan industri maupun dalam menilai apakah rencana pengembangan kawasan industri yang diusulkan oleh investor dapat memenuhi berbagai prasyarat teknis, sehingga dapat menghindari terjadinya permasalahan teknis dan lingkungan. Sehubungan dengan hal tersebut beberapa persyaratan teknis  kawasan industri akan diuraikan sebagai berikut:

  a.   Kebutuhan Lahan

  Pembangunan kawasan industri minimal dilakukan pada areal seluas 50 hektar. Hal ini  

 didasarkan atas perhitungan efisiensi pemanfaatan lahan atas biaya pembangunan yang 

  dikeluarkan, dan dapat memberikan nilai tambah bagi pengembang.

Di samping itu setiap jenis industri membutuhkan luas lahan yang berbeda sesuai dengan skala dan proses produksinya. Oleh karena itu dalam pengalokasian ruang industri tingkat kebutuhan lahan perlu diperhatikan, terutama untuk menampung pertumbuhan industri baru ataupun relokasi.

Secara umum dalam perencanaan suatu kawasan industri yang akan ditempati oleh industri manufaktur, 1 unit industri manufaktur membutuhkan lahan 1,34 Ha. Artinya bila di suatu daerah akan tumbuh sebesar 100 unit usaha industri manufaktur, maka lahan kawasan industri yang dibutuhkan adalah seluas 134 Ha.

   b. Pola Penggunaan Lahan

   Pola Penggunaan Lahan untuk pengembangan kawasan industri adalah sebagai berikut:

*    Luas areal kapling industri maksimum 70% dari total luas areal.

*    Luas ruang terbuka hijau (RTH) minimum 10% dari total luas areal.

*    Jalan dan saluran antara 8 12% dari total luas areal.

*    Fasilitas penunjang antara 6 12% dari total luas areal.

Ketentuan tentang pemanfaatan tanah untuk bangunan seperti Koefisien Dasar Bangunan (KDB) atau Building Coverage Ratio (BCR), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Garis Sempadan Bangunan (GSB) diatur  sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah yang berlaku.

   c. Sistim Zoning

Mengingat kawasan industri sebagai tempat beraglomerasinya berbagai kegiatan industri manufaktur dengan berbagai karakteristik yang berbeda, dalam arti kebutuhan utilitas, tingkat/jenis polutan maupun skala produksi, dan untuk tercapainya efisiensi dan efektifitas dalam penyediaan infrastruktur dan utilitas, serta tercapai efisiensi dalam biaya pemeliharaan serta tidak saling mengganggu antar industri yang saling kontradiktif sifat-sifat polutannya, maka diperlukan penerapan sistem zoning dalam perencanaan bloknya, yang didasarkan atas:

*    Jumlah limbah cair yang dihasilkan

*    Ukuran produksi yang bersifat bulky/heavy

*    Polusi udara Tingkat kebisingan

*    Tingkat getaran Hubungan antar jenis industri

d.  Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

Apabila jenis-jenis industri yang akan berlokasi di dalam kawasan industri berpotensi limbah cair, maka wajib dilengkapi dengan IPAL terpadu yang biasanya mengolah 4 parameter kunci, yaitu BOD, COD, pH, dan TSS. Sehubungan dengan IPAL terpadu hanya mengolah 4 parameter, maka pihak pengelola wajib menetapkan standar influent yang boleh dimasukan ke dalam IPAL terpadu, dan parameter limbah cair lain atau kualitas atas 4 parameter kunci tersebut jauh di atas standar influent, maka wajib dikelola terlebih dahulu (pre treatment) oleh masing-masing pabrik.

Dalam perencanaan sistim IPAL Terpadu yang hanya mampu mengolah 4 parameter kunci (BOD, COD, TSS dan pH), sangat ditentukan oleh 2 faktor utama, yaitu:

1.   Investasi maksimal yang dapat disediakan oleh pengembang untuk membangun sistim IPAL Terpadu dikaitkan dengan luas kawasan industri, sehingga harga jual lahan masih layak jual.

2.   Peruntukan badan air penerima limbah cair (stream) apakah merupakan badan air klas I, II, III atau IV sesuai dengan PP 82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Berlandaskan kedua faktor pertimbangan di atas, dalam perencanaan suatu Kawasan Industri standar influent untuk keempat parameter tersebut adalah sebagai berikut:

BOD: 400 - 600 mg/l

COD: 600 - 800 mg/l

TSS: 400 - 600 mg/l

pH: 4 - 10

     Mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kawasan Industri yang dibuang ke badan air harus memenuhi kriteria. (em)