Tugas dan Fungsi ULP dalam Pengadaan Barang & Jasa

  

Organisasi Pengadaan Barang dan Jasa (B/J) sebelumnya banyak kelemahan dalam sistem kerjanya, diantaranya duplikasi kegiatan, sulit untuk pembinaan SDM, serta tidak ada keseragaman sistem/model. Untuk itu perlu dibentuk organisasi yang permanen (dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada) dan fokus menangani pengadaan Barang dan Jasa secara profesional yaitu Unit Layanan Pengadaan (ULP). Hingga Tahun 2013, ULP dapat dipandang sebagai “pengganti” Panitia Pengadaan. Namun 2014 harus operasional sebagai ULP yang permanen.

Melaksanakan PBJ melalui Penyedia yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/D dengan Tugas :

1. Mengkaji ulang Rencana Umum Pengadaan bersama  PPK;
2. Mengusulkan (bila perlu) perubahan HPS, spesifikasi teknis pekerjaan, dan rancangan kontrak  kepada PPK;
3. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
4. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website, papan pengumuman resmi, serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
5. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau    pascakualifikasi;
6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk;
7. Menjawab sanggahan (bila ada);  
8. Menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
9. Menyimpan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang asli;
10. Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi;
11. Menyusun dan melaksanakan strategi Pengadaan Barang/Jasa  ULP;
12. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui LPSE (e-procurement);
13. Melaksanakan evaluasi terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa yang telah dilaksanakan; dan
14. Membuat pertanggungjawaban mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi/PA/KPA.

  

Struktur Organisasi ULP.

 Adapun kewenangan Pokja/ULP antara lain sebagai berikut :

1. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
2. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran (1-3% HPS);
3. Menetapkan Penyedia (Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya) s/d Rp 100M  dan  Jasa Konsultansi  s/d Rp10M melalui pelelangan, seleksi, atau penunjukan langsung (tidak dapat diganggu gugat oleh Kepala ULP);
4. Mengusulkan calon Penyedia (Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya) untuk paket pengadaan di atas Rp 100M dan Jasa Konsultansi di atas Rp 10M kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi untuk ditetapkan;
5. Memberikan sanksi administratif kepada Penyedia yang melakukan pelanggaran Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Mengusulkan kepada  PA/KPA  agar Penyedia yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi Daftar Hitam.

 Sedangkan kebijakan mengenai ULP dan Pembentukan Pokja sebagai berikut :

1. Pokja dibentuk oleh Kepala ULP;
2. Kepala ULP dapat membentuk lebih dari 1 Pokja, sesuai kebutuhan;
3. Anggota Pokja berjumlah gasal sekurangnya 3 orang, dapat ditambah sesuai kebutuhan;
4. Dalam membentuk Pokja, Kepala ULP memperhatikan kompetensi dan rekam jejak Anggota Pokja;
5. Anggota Pokja berasal dari PNS (bersertifikat, dan “Jabatan Fungsional”), baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya;
6. Setiap Anggota Pokja mempunyai kewenangan yang sama dalam pengambilan keputusan (yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak);
7. Anggota Pokja bekerja secara kolektif-kolegial, tetapi untuk memudahkan pekerjaan dapat dibentuk Ketua-Sekretaris-Anggota di dalam Pokja.;
8. Pokja ULP bertanggung jawab terhadap penetapan pemenang (tidak dapat diganggu gugat oleh Kepala ULP) – analogi : Majelis Hakim dalam Pengadilan Tinggi.

 Organisasi ULP - Hubungan dengan PA/KPA.

 “Sebagian besar Instansi dan Daerah telah membentuk ULP. Bahkan di Kementerian dan Lembaga umumnya punya beberapa ULP. Namun daerah umumnya satu ULP. Hampir semuanya melekat pada unit yang sudah ada. Perlu upaya pembentukan ULP yg permanen secara struktural”.

“Peluang membentuk ULP struktural di Daerah dimungkinkan oleh PP 41/2007 Pasal 45*, namun perlu kerjasama dan persetujuan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi”.

Di Kementerian/Lembaga/Instansi ULP “struktural” dapat dibentuk tanpa menambah jumlah organisasi apabila Pimpinan bersedia melakukan penataan, “slot organisasi” untuk ULP dapat berbentuk Badan/Pusat/Bagian.  Perlu political will Pimpinan Kementerian/Lembaga/Instansi dan perlu mendapat persetujuan Menteri PAN & RB.

LKPP sedang mempersiapkan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa. Ke depan, kombinasi  antara kelembagaan ULP dan Jabatan Fungsional akan memberi insentif dan jenjang karier yang jelas.

“Kedepannya, ULP dapat berkembang dari Unit menjadi Pusat/Badan (yg mempunyai fungsi luas termasuk riset, pengembangan SDM, keilmuan Pengadaan Barang dan Jasa, dsb).

Diposting oleh : Administrator

Hmmm....Cuma Formalitas

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, metode pemilihan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya pada dasanya dilakukan dengan pelelangan umum. Sejak penerapan Peraturan Presiden tersebut, pemerintah telah secara massif melakukan perbaikan tata kelola pengadaan dimulai dengan pengenalan dan pelaksanaan pelelangan secara elektronik yang diharapkan dapat menjaga penerapan prinsip pengadaan. Salah satu ukuran keberhasilan pengadaan diukur dari besarnya penghematan yang dihasilkan melalui proses pelelangan.

Namun demikian harus diakui bahwa keberhasilan penerapan prinsip pengadaan tidak bisa hanya diukur dari jumlah pelelangan elektronik dan penghematan yang dilakukan. Harus disadari bahwa masih banyak pelelangan yang dilakukan “ala kadar” nya, baik karena keterbatasan kemampuan sumber daya manusia maupun karena upaya persekongkolan yang dibungkus dengan tertib administrasi. Dalam buku BEGINI TENDER YANG BENAR, kondisi yang saya gambarkan tersebut di atas adalah pelelangan yang hanya sekedar mematuhi syariat, tanpa upaya untuk memahami dan menjaga hakikat tahapan-tahapan pelelangan. Hakikat dari tahapan-tahapan perencanaan pengadaan dan pelelangan sekurangnya adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Spesifikasi

Spesifikasi merupakan rumusan kebutuhan barang/jasa yang akan diperoleh melalui kegiatan pengadaan. Spesifikasi harus bersifat terbuka dan tidak mengarah pada produk tertentu sehingga bisa diikuti oleh sebanyak mungkin penyedia barang/jasa. Rumusan spesifikasi, akan menjadi dasar kriteria teknis dalam pelelangan. Karena keterbatasan kemampuan, seringkali spesifikasi dirumuskan terlalu sederhana, sehingga tidak menggambarkan kriteria teknis yang seharusnya. Karena kesalahan dalam perumusan spesifikasi, maka pelelangan bisa menghasilkan barang/jasa yang tidak dapat memenuhi kebutuhan yang diharapkan atau menghasilkan barang/jasa dengan kualitas yang rendah. Potensi kerugian negara muncul apabila hasil pengadaan tidak dapat dimanfaatkan atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Dalam kondisi yang lain, spesifikasi dirumuskan secara ketat, sehingga hanya produk tertentu atau penyedia tertentu saja yang dapat mengikuti pelelangan. Rumusan spesifikasi yang tidak bersifat terbuka akan membawa dampak kurangnya persaingan sehingga pelelangan tidak bisa menghasilkan harga yang terbaik dan berpotensi merugikan keuangan negara.

Kesalahan perumusan spesifikasi juga bisa terjadi apabila spesifikasi dirumuskan tidak berdasarkan kebutuhan sebenarnya, namun dirumuskan dengan pendekatan kepentingan tertentu atau penyerapan anggaran yang sudah tersedia. Pelelangan bisa menghasilkan barang/jasa sesuai spesifikasi yang ditentukan, namun hasil pengadaan tidak dimanfaatkan karena pada dasarnya barang/jasa tersebut tidak dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga langsung maupun tidak langsung bisa merugikan keuangan negara.

2. Penetapan Harga Perkiraan Sendiri

Harga Perkiraan Seniri (HPS) mencerminkan harga pasar yang wajar di lokasi kegiatan. Oleh karena itu, perhitungannya harus dilakukan secara keahlian dan didukung oleh sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan. Perhitungan HPS terlalu rendah bersamaan dengan rumusan spesifikasi yang tidak akurat akan mengakibatkan pelelangan gagal atau pelelangan yang menghasilkan barang/jasa dengan kualitas rendah.

Sebaliknya, jika spesifikasi dirumuskan melebihi kebutuhan yang seharusnya atau tidak berdasarkan kebutuhan yang sebenarnya, maka HPS yang ditetapkan tidak mencerminkan harga pasar yang wajar, bahkan berpotensi mengandung unsur-unsur harga yang tidak seharusnya. Pelelangan bisa berjalan sebagaimana prosedur yang seharusnya, meskipun HPS mengandung unsur mark up. Namun harus disadari bahwa pelelangan tersbut tidak akan menghasilkan harga terbaik bagi negara.

[B]3. Penyusunan Dokumen Pengadaan[/B]

Dokumen Pengadaan yang baik tidak dapat disusun apabila ada keterbatasan kemampuan Pokja ULP. Pokja ULP sering menggunakan Standar Dokumen Pengadaan, yang masih mengandung pilihan-pilihan, menjadi Dokumen Pengadaan yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pelelangan.

Dari sisi peserta pelelangan, kesempurnaan Dokumen Pengadaan belum menjadi perhatian yang utama. Peserta lebih memusatkan perhatian pada spesifikasi dan HPS dan cenderung menetapkan strategi bersaing dengan mengandalkan harga yang rendah. Kondisi lebih buruk terjadi apabila pelelangan sudah mengabaikan prinsip bersaing, peserta pelelangan terbatas pada sekumpulan peserta tertentu yang melakukan persekongkolan, maka kualitas Dokumen Pengadaan tidak menjadi perhatian karena Dokumen Pengadaan hanya menjadi sekedar pemenuhan persyaratan agar pelelangan bisa dilaksanakan.

Tantangan saat ini adalah, nelum ada indikator yang dapat digunakan untuk menilai kualitas Dokumen Pengadaan dan belum ada [I]tools[/I] yang bisa digunakan sebagai penjaminan mutu bahwa Dokumen Pengadaan sudah disusun berdasarkan prinsip pengadaan.

4. Pengumuman

Kebijakan menggunakan hari kalender dalam pelelangan elektronik dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi para pihak dan percepatan proses pelelangan. Masa pengumuman, yang mengandung beberapa hari libur, tidak melanggar petunjuk teknis. Namun alokasi waktu yang tidak wajar bisa mengabikatkan tujuan pengumuman agar diketahui sebanyak mungkin calon peserta bisa tidak tercapai.

5. Pemberian Penjelasan

Perubahan pola pemberian penjelasan dengan tatap muka langsung menjadi pemberian penjelasan secara elektronik bisa mengakibatkan Pokja ULP mengambil sikap pasif pada saat pemberian penjelasan. Yang menjadi lebih mengkhawatirkan jika Pokja ULP memanfaatkan waktu penjelasan dengan menjawab pertanyaan di akhir masa pemberian penjelasan. Agar tujuan pemberian penjelasan untuk memberikan pengertian yang sama antara Poja ULP dan peserta pelelangan, Pokja ULP bisa mengambil inisiftif membuat ringkasan pokok-pokok materi pemberian penjelasan dan meyampaikan kepada peserta pada saat tahap pemberian penjelasan.

6. Pemasukan Dokumen Penawaran

Jangka waktu pemasukan dokumen penawaran ditentukan oleh Pokja ULP dengan memperhatikan jenis dan kompleksitas pekerjaan. Sebagaimana masa pengumuman, masa pemasukan dokuman penawaran juga menghitung hari kalender. Yang perlu dipertimbangkan adalah dalam penyiapan dokumen penawraan, peserta bisa memerlukan keterlibatan pihak lain (misalnya : pabrikan dan asuransi) yang bekerja pada hari kerja saja. Oleh karena itu, guna memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta untuk mempersiapkan dokumen penawaran dan pendukungnya, Pokja ULP perlu mengalokasikan hari kerja yang cukup.

7. Pembukaan Dokumen Penawaran

Fenomena dalam pelelangan elektronik adalah jumlah peserta yang memasukkan dokumen penawaran jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pendaftar. Hal ini terjadi karena kemudahan proses pendaftaran secara elektronik. Resiko terbesar sebuah proses pelelangan adalah adanya persekongkolan, dan salah satu bentuk persekongkolan yang merugikan adalah apabila ada sekelompok peserta yang melakukan persekongkolan dengan jumlah pemasukan 3 peserta guna menghindari pelelangan gagal. Persekongkolan akan mengakibatkan pelelangan tidak menghasilkan harga yang terbaik. Sebagai gambarannya adalah : apabila pelelangan diikuti oleh 3 peserta yang melakukan persekongkolan, maka harga yang ditawarkan menjadi harga kontrak. Sebaliknya apabila pelelangan (dilanjutkan pelelangan ulang) diikuti oleh hanya 1 peserta, Pokja memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi harga.

8. Evaluasi Administrasi

Evauasi administrasi bertujuan untuk memastikan bahwa penawaran diajukan oleh pihak yang sah dan dilampiri dengan jaminan penawaran yang sah (jika dipersyaratkan). Oleh karena itu, evaluasi administrasi tidak digunakan sebagai sarana menggugurkan penawaran karena hal-hal yang bersifat tidak substansial. Dengan menghindari hal-hal yang tidak substansial, maka Pokja ULP telah mengarahkan persaingan sepenuhnya pada evaluasi administrasi dan harga.

9. Evaluasi Teknis

Resiko pada evaluasi teknis terkait dengan resiko penyusunan spesifikasi. Tantangan Pokja ULP adalah untuk mengetahui kesesuaian penawaran (yang menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan) dibandingkan dengan kriteria yang ditetapkan. Pokja ULP melakukan evaluasi terhadap dokumen yang diajukan semata dan tidak memaksimalkan kewenangannya untuk melakukan klarifikasi teknis. Evaluasi teknis harus bisa mendapatkan gambaran mengenai penguasaan peserta terhadap lingkup pekerjaan yang ditawarkan.

Harus diakui bahwa evaluasi teknis ibarat pisau bermata dua, di satu sisi sebagai “alat uji’ kemampuan peserta, di sisi lain sebagai “alat bunuh” untuk peserta yang tidak diharapkan menjadi pemenang. Kriteria penilaian teknis, terlebih jika menggunakan ambang batas, sering tidak transparan dan terukur sehingga memberikan kewenangan subyektifitas kepada Pokja ULP.

Kriteria evaluasi teknis yang ideal, baik menggunakan sistem gugur maupun sistem ambang batas, adalah kriteria yang bebas dari subyektifitas dan bisa dipahami sama oleh Pokja ULP, peserta pemilihan, aparat pengawasan dan pihak lain. Sehingga siapapun bisa berperan seolah-olah sebagai Pokja ULP dan mengasilkan kesimpulan hasil evaluasi yang sama.

10. Evaluasi Harga

Resiko dalam evaluasi harga terkait dengan resiko dalam penyusunan HPS. Resiko lain dalam evaluasi harga adalah apabila terdapat peserta yang mengajukan penawaran dengan harga sangat rendah. Ada beberapa kemungkinan yang menjadi penyebab harga sangat rendah, peserta memiliki sumber daya yang sangat efisien, penyedia tidak memahami lingkup pekerjaan sehingga salah menentukan harga penawaran, atau peserta dengan sengaja melakukan banting harga. Pokja ULP memiliki kewenangan untuk melakukan klarifikasi harga, namun seringkali Pokja ULP tidak memiliki tools untuk dapat mendeteksi alasan peserta mengajukan harga yang sangat rendah.

Yang perlu menjadi kekhawatiran Pokja ULP adalah motif ekonomi dari peserta pelelangan. Dengan motif ekonomi, berapapun uang yang diperoleh, peserta (pada saat menjadi penyedia) akan mengamankan keuntungannya dan membebankan kerugian pada negara apabila kualitas pelaksanaan kontrak rendah. Belum dibangunnya sistem pengelolaan kinerja, masih memberikan peluang kepada penyedia untuk lebih mengutamakan keuntungan jangka pendek dibandingkan menjaga kinerja jangka panjang.

Dalam kondisi lain, Pokja ULP juga menghadapi resiko harus menerima harga penawaran yang tinggi atau mendekati HPS karena jika pemasukan penawaran sudah sah, Pokja ULP tidak memiliki kewenangan melakukan negosiasi harga.

11. Sanggahan

Sanggahan masih dimaknai sekedar sarana membela diri Pokja ULP, belum dimaknai sebagai bagian dari proses [I]de-briefing[/I] untuk meningkatkan kapasitas peserta yang belum memenangkan pelelangan. Oleh karena itu, Pokja ULP sering memberikan jawaban sanggahan ala kadar – nya dengan asumsi peserta akan keberatan mengajukan sanggahan banding karena kewajiban jaminan sanggahan banding. Agar kualitas hasil pelelangan meningkat dan sanggahan bisa dicegah, Pokja ULP harus menjelaskan penyebab peserta gugur dengan transparan melalui mekanisme pengumuman hasil pelelangan.

Dalam kondisi lain, tidak terjadi sanggahan dalam proses pelelangan. Harapannya hal tersebut terjadi karena evaluasi sudah dilakukan dengan transparan dan terukur, bukan karena hasil skenario persekongkolan.

Pemahaman hak sanggahan juga masih lemah diantara para peserta pelelangan. Sanggahan yang disediakan untuk membela diri apabila merasa dirugikan telah berubah menjadi sarana mempertanyakan kemenangan peserta lain.

Peserta yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dan keberatan dengan jaminan sanggahan banding, pada akhirnya memilih jalan lain di luar prosedur pelelangan, yaitu pengaduan kepada penegak hukum dan pihak lain. Pihak-pihak yang menerima pengaduan, dengan dasar kewenangan yang dimilikinya menindaklanjuti pengaduan. Permasalahan menjadi semakin rumit dan mekanisme yang diatur dalam pasal 117 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Perbaikan secara terus menerus terhadap prosedur pelelangan dan aplikasinya harus dibarengi dengan peningkatan kualitas PPK, Pokja ULP dan peserta pelelangan guna mewujudkan cita-cita pelelangan sebagai sarana mendapatkan value for money yang berbaik.

Diposting oleh : Administrator

Pemicu Tindakan Pidana Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah

Pengadaan barang dan jasa yang baik diperlukan dalam menunjang berjalannya roda perekonomian bangsa. Berbagai temuan dan laporan dari aparat pemeriksa banyak menunjukkan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa ini. Penyimpangan ini ditandai dengan banyaknya kasus penanganan tindak pidana yang ditangani oleh aparat hukum.
Ada beberapa praktik yang memicu tindak pidana dalam pengadaan barang dan jasa antara lain penyuapan, memecah atau menggabung paket, penggelembungan harga, mengurangi kualitas dan kuantitas barang dan jasa, penunjukan langsung, kolusi antara penyedia dan pengelola pengadaan barang dan jasa.
Untuk mengantisipasi berbagai resiko pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dilakukan antara lain dengan menghindari resiko yaitu dengan mengimplementasikan pengadaan barang dan jasa yang tepat, memindahkan resiko kepada pihak lain yaitu dengan meminta penjelasan tertulis (fatwa) untuk permasalahan-permasalahan yang tidak jelas, atau dengan mengurangi resiko yaitu dengan melibatkan tenaga ahli sebagai penerima barang, melibatkan konsultan hukum dalam merancang kontrak, memperkuat sistem pengawasan internal dari KPA atau PPK.
Kata Kunci: Risiko, Pidana, Pengadaan

Pembangunan sarana maupun prasarana dalam menunjang roda perekonomian dan pelayanan masyarakat di Indonesia menjadi sebuah keharusan. Pembangunan sarana dan prasarana ini tentunya harus diimbangi dengan pengadaan barang dan jasa yang baik. Namun dalam pelaksanaannya seringkali dijumpai berbagai penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Berdasarkan berbagai data yang ada, kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah ternyata nilainya luar biasa besar. BPKP menyatakan bahwa jika dilihat dari belanja barang dan jasa Pemerintah telah terjadi kebocoran rata-rata 30% atau sekitar 25 Triliun Rupiah. Angka tersebut diperhitungkan hanya berdasarkan dari anggaran Pemerintah pusat saja dan belum diperhitungkan dengan anggaran pemerintah daerah.(Amirudin : 2010)
Penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah diindikasikan dengan banyaknya penanganan tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun oleh penegak hukum lain di Indonesia. KPK menyatakan, kasus korupsiyang paling banyak dilakukan pejabat pemerintah umumnya dalam proyek pengadaan barang dan jasa. Pada periode 2004-2010, 44 persen kasus korupsi yang ditangani KPK merupakan kasus pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa merupakan jenis korupsi tertinggi yang ditangani KPK. Tertinggi kedua adalah Kasus penyuapan yang mencapai 29 persen (http://www.merdeka.com).
Penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang merugikan keuangan negara merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Definisi korupsi itu sendiri diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Definisi didalam pasal tersebut memuat unsur-unsur; secara melawan hukum; memperkaya diri sendiri; orang lain atau suatu korporasi; yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.
Faktor-faktor yang menjadikan pengadaan barang dan jasa sebagai ladang subur praktek korupsi, diantaranya adalah banyaknya uang yang beredar, tertutupnya kontak antara penyedia jasa dan panitia lelang dan banyaknya prosedur lelang yang harus diikuti. Proses pengadaan ini walaupun tercium adanya indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), tetapi pembuktiannya sangat sulit karena sistem administrasi dari pemberi dan penerima pekerjaan ini sangatlah rapi. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu dilakukan proses yang terbuka dalam pengadaan barang dan jasa. Proses yang transparan ini akan memberikan kesempatan yang sama kepada penyedia barang dan jasa dan dalam pelaksanaannya akan mendapatkan pengawasan dari masyarakat (KPK : 2007)
Praktik yang Memicu Tindak Pidana dalam Pengadaan barang dan jasa
Terdapat 3 (tiga) unsur untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, Pertama, menyalahgunakan kewenangannya, kedua, memberikan keuntungan baik kepada diri sendiri maupun orang lain, dan ketiga, menimbulkan kerugian keuangan negara. Bila proses yang sedang berjalan, walaupun belum final/akhir, namun sudah ada indikasi atau "dugaan kuat" adanya penyimpangan bisa atau dapat dikategorikan pelanggaran terhadap UU Korupsi.
Berikut adalah beberapa perbuatan yang bisa memicu terjadinya tindak pidana pada pengadaan barang dan jasa pemerintah antara lain :
a. Penyuapan
Menyuap adalah usaha yang dilakukan sesorang untuk mempengaruhi pejabat pemerintah (pengambil keputusan) supaya melakukan tindakan tertentu atau supaya tidak melakukan tindakan tertentu dengan memberikan imbalan uang atau benda berharga lainnya. Tindak pidana suap merupakan tindak pidana yang berada dalam satu jenis dengan tindak pidana korupsi dan merupakan jenis tindak pidana yang sudah sangat tua. Penyuapan sebagai istilah sehari-hari yang dituangkan dalam Undang-Undang adalah sebagai suatu hadiah atau janji ("giften" atau "beloften") yang diberikan atau diterima. Pelaku penyuapan dikategorikan menjadi penyuapan aktif (active omkoping) adalah jenis penyuapan yang pelakunya sebagai pemberi hadiah atau janji, sedang penyuapan pasif (passive omkoping) adalah jenis penyuapan yang pelakunya sebagai penerima hadiah atau janji.
Penyuapan biasanya dilakukan oleh rekanan kepada bupati, walikota, gubernur, dirjen, menteri, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, panitia penerima barang dan jasa, atau kepada anggota pokja ULP. Tujuan penyuapan ini adalah agar pengelola pengadaan memenangkan penawaran dari rekanan, supaya pengelola kegiatan menerima barang/jasa yang diserahkan rekanan dimana kualitas dan atau kuantitasnya lebih rendah dibandingkan yang diperjanjikan dalam kontrak.
Larangan penyuapan diatur pada pasal 6 Perpres 54 tahun 2010 jo Perpres 70 tahun 2012 yaitu berkaitan dengan etika pengadaan. Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
Ancaman hukuman terhadap penerima suap diatur pada pasal 418 KUHP :
Seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungannya dengan jabatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
Sedangkan pada pasal 419 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun apabila seorang pejabat :
1. Menerima hadiah atau janji padahal diketahuinya bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkan supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya
2. Yang menerima hadiah mengetahui bahwa hadiah itu diberikan sebagai akibat atau oleh karena si penerima telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
Kemudian pada UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupssi ancaman hukuman terhadap penerima suap disebutkan :
Pasal 11
Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pa sal 418 KUHP, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan denda paling sedikit Rp.50.000.000 dan paling banyak Rp.250.000.000,-
Pasal 12
Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 419, pasal 420, pasal 423, pasal 425 atau pasal 435 KUHP dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 dan paling banyak 1.000.000.000.
Ada beberapa kasus yang menyeret pelaku suap ini ke jeruji penjara, antara lain korupsi pengadaan alat-alat kesehatan atas nama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat dr. HL Sekarningrat. Pengadilan Negeri Mataram dalam putusan No. 274/PID.B/2004/PN.MTR tanggal 17 Pebruari 2005 memutusakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima sejumlah fee proyek dari rekanan dengan janji atau hadiah yang berhubungan dengan jabatannya Pidana penjara 5 bulan dan denda 10 juta Rupiah subsider bulan kurungan.
b. Menggabungkan atau memecah paket pekerjaan
Berkaitan dengan pemaketan pekerjaan Perpres 54 tahun 2010 pada pasal 24 ayat 3 mengatur prosedur sebagai berikut :
Dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa, PA dilarang:
a. menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;
b. menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil;
c. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan; dan/atau
d. menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif.

Pemecahan atau penggabungan paket bisa dilakukan dengan pertimbangan yang jelas dan sesuai dengan prinsip pengadaan yang efektif dan efisien. Pemecahan paket dapat dilakukan karena perbedaan target penyedia, perbedaan lokasi penerima/pengguna barang yang cukup signifikan, atau perbedaan waktu pemakaian dari barang dan jasa tersebut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-undang Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur ancaman perbuatan menggabungkan atau memecah paket. Pada perpres 54 tahun 2010 jo Perpres 70 tahun 2012 juga tidak ada ancaman terhadap penggabungan atau pemecahan paket. Ancaman tindak pidana muncul apabila dapat dibuktikan bahwa pemecahan atau penggabungan paket tersebut diikuti dengan praktek penggelembungan harga. Apabila hal ini terjadi maka praktek penggelembungan harga inilah yang diancam hukuman.
c. Penggelumbungan harga
Merujuk pada Perpres 54 tahun 2010 diatur mengenai etika pengadaan dimana pada pasal 6 disebutkan salah satunya adalah menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang dan jasa. Etika pengadaan tersebut menegaskan bahwa rekanan maupun pengelola pengadaan secara tegas dilarang melaksanakan pengadaan barang/jasa yang dapat mengakibatkan pemborosan keuangan negara. Semua peristiwa tindak pidana pengadaan barang dan jasa hampir selalu mengakibatkan pemborosan.
Praktek penggelembungan harga ini diawali dari penentuan HPS yang terlalu tinggi karena penawaran harga peserta lelang/seleksi tidak boleh melebihi HPS sebagaimana diatur pada pasal 66 Perepres 54 tahun 2010 dimana HPS adalah dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/JasaLainnya dan Pengadaan Jasa Konsultansi yang menggunakan metode Pagu Anggaran. Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Contoh penyimpangan yang dapat terjadi dapat dilihat dalam kasus pengadaan alat pendidikan dokter di di Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan (BPPSDMK) pada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tahun 2010, yang mana Kejaksaan Agung telah menetapkan 3 tersangkanya. Dalam kasus ini diduga telah terjadi rekayasa harga dalam tender pengadaan alat pendidikan dokter tersebut Tersangka Widianto Aim berperan membuat penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang tidak profesional terkait tender pengadaan alat pendidikan dokter rumah sakit tersebut. Kemudian tersangka Syamsul Bahri sebagai Kasubag Program dan Anggaran (PA) juga terkait dalam penetapan HPS dalam tender tersebut. Terakhir, tersangka Bantu Marpaung sebagai pemenang tender terkait dalam penetapan HPS tender tersebut.
Kasus mark up yang lain misalnya mark-up pada pengadaan dua unit Helikopter jenis MI-2 buatan Rostov-Rusia oleh Pemda NAD dengan terdakwa Sdr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si. (mantan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam). Pengadilan Tipikor dan diperkuat oleh MA telah memvonis Ir. H. Abdullah Puteh 10 tahun penjara, uang pengganti 4,5 miliar rupiah dan denda 0,5 miliar rupiah. Terdakwa dipidana 10 tahun penjara dan harus membayar uang pengganti 4,5 miliar rupiah dan denda 0,5 miliar rupiah.
d. Mengurangi kuantitas dan atau kualitas barang dan jasa
Dalam setiap pengadaan barang dan jasa senantiasa diikuti dengan bukti perjanjian baik dalam bentuk Surat Perjanjian/kontrak maupun Surat Perintah Kerja (SPK). Kontrak adalah bentuk kesepakatan tertulis antara penyedia dan pengguna barang/jasa tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam kontrak selalu diatur tentang kuantitas dan kualitas barang dan jasa yang diperjanjikan, sehingga setiap usaha untuk mengurangi kuantitas atau kualitas barang dan jasa adalah tindak pidana.
Pengurangan kuantitas dan kualitas ini seringkali dilakukan bersamaan dengan pemalsuan dokumen berita acara serah terima barang, dimana penyerahan barang diikuti berita acara yang menyatakan bahwa penyerahan barang telah dilakukan sesuai dengan kontrak. Terhadap hal ini KUHP pada pasal 263 menyatakan :
(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.
Pada Perpres 54 tahun 2010 pada pasal 18 diatur tentang tugas pokok dan kewenangan dari Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), dimana PPHP mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah TerimaHasil Pekerjaan.
Secara legal formal tanggung jawab untuk menyatakan bahwa barang atau jasa yang diserahkan telah sesuai dengan kontrak baik kualitas maupun kuantitasnya adalah PPHP. Namun secara material penyedia barang dan jasa juga harus bertanggungjawab terhadap kekurangan ini. Penyedia yang melakukan kecurangan ini bisa dikenai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 7 UU 20 Tahun 2001 merujuk pada Pasal 387 dan Pasal 388 KUHP yang kualifikasinya adalah melakukan perbuatan curang bagi pemborong, ahli bangunan dan pengawas, sehingga membahayakan keamanan orang atau barang dan membahayakan keselamatan negara
Perbuatan curang yang dilakukan adalah pemborong misalnya melakukan pembangunan suatu bangunan tidak sesuai atau menyalahi ketentuan yang sudah diatur dan disepakati yang tertuang dalam surat perjanjian kerja atau leveransir, bahan bangunan yang dipesan/dibeli darinya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Perbutan curang ini tidak perlu mengakibatkan bangunan itu roboh atau negara menjadi betul-betul bahaya, karena dalam unsurnya dikatakan "dapat membahayakan keamanan orang atau barang dan membahayakan keselamatan negara"
e. Penunjukan langsung
Penunjukan langsung adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan menunjuk langsung 1 penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat. Dalam Perpres 54 tahun 2010 pasal 38 menyebutkan bahwa penunjukan langsung dapat dilakukan dalam hal:
a. keadaan tertentu; dan/atau
b. pengadaan Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus.
Penunjukan langsung dapat dilakukan sepanjang memenuhi kriteria yang diuraikan secara ketat pada pasal 38 dan pasal 44. Penunjukan langsung yang terjadi diluar yang telah ditetapkan dalam Perpres tersebut adalah ilegal. Dalam beberapa kasus penunjukan langsung ini juga diikuti dengan pengelembungan harga, karena tentu harus ada fee yang diberikan penyedia barang/jasa sebagai ucapan terimakasih kepada pejabat yang menunjuk.
Beberapa kasus penunjukan langsung yang terjadi seperti kasus pengadaan dan pembelian pesawat terbang jenis Fokker 27 seri 600, dengan putusan No. 43 K/Pid/2007, atas nama terdakwa Drs. David Agustein Hubi. Dalam kasus ini, pelaksanaan proyek pengadaan dan pembelian pesawat terbang tersebut tidak berpedoman pada Keppres No. 18 tahun 2000 (merupakan peraturan yang berlaku pada saat kejadian berlangsung) tentang pengadaan barang dan jasa, dimana proyek yang telah dilaksanakan tidak dilengkapi dengan SPK (Surat Perintah Kerja) maupun Kontrak Kerja akan tetapi hanya mendasari dengan surat perjanjian saja, disisi lain dalam pelaksanaan proyek tidak dilakukan tender dan analisa kewajaran harga. Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP. Pengadilan Negeri Menghukum Terdakwa atas ketiga perbuatan tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Oleh pengadilan tinggi, hukuman ini ditambah menjadi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp. 1.661.000.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh satu juta rupiah).
f. Kolusi antara penyedia dan pengelola pengadaan.
Kolusi yang bisa memicu terjadinya tindak pidana antara lain
a. Membuat spesifikasi barang/jasa yang mengarah ke rekanan tertentu
b. Mengatur/Merekayasa Proses Pengadaan
c. Membuat syarat-syarat untuk membatasi peserta lelang
Pada Perpres 54 tahun 2010 pada pasal 24 disebutkan tentang pelarangan menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif.
Kemudian pada pasal 56 juga disebutkan :
Perbuatan atau tindakan penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah:
a. berusaha mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/ atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;
Muara dari kolusi tersebut adalah peniadaan kompetisi dalam pengadaan barang dan jasa. Kompetisi dalam pengadaan publik berarti penyedia secara independen bersaing untuk menawarkan barang/jasa dalam suatu proses pemilihan. Kompetisi yang sehat merupakan elemen kunci yang akan menghasilkan penawaran yang paling menguntungkan bagi pemerintah khususnya harga paling rendah dan kualitas barang yang paling baik. Bagi penyedia kompetisi berfungsi sebagai pendorong penting tumbuhnya inovasi produk barang/jasa untuk menghasilkan produk terbaik dengan harga bersaing. Kompetisi hanya bisa tercapai jika tidak ada kolusi dalam tender, salah satu masalah yang paling menonjol dalam korupsi pengadaan di sektor publik. Penyedia akan bersaing dengan sehat ketika mereka yakin bahwa mereka disediakan semua informasi yang sama dan akan dievaluasi dengan metode evaluasi yang tidak diskriminatif, serta tersedia mekanisme untuk melakukan sanggahan terhadap keputusan hasil evaluasi.
Beberapa contoh praktek persyaratan yang diskriminatif antara lain peserta tender harus menunjukkan saldo kas dengan jumlah tertentu, Laporan keuangan peserta tender harus sudah diaudit KAP, Peserta harus memiliki rekening pada bank tertentu. Dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang melakukan penyimpangan dapat dikenai sanksi sebagaimana dirumuskan Pasal 118 : apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, maka Unit Layanan Pengadaan (ULP) dikenakan sanksi administrasi, dituntut ganti rugi; dan/atau dilaporkan secara pidana.

Penutup
Dengan memahami praktik-praktik yang memicu tindakan pidana dalam pengadaan barang dan jasa diatas diharapkan para pengelola pengadaan barang dan jasa dapat mengantisipasi resiko pidana tersebut. Resiko pidana dapat diantisipasi dengan beberapa jalan
1. Menghindari resiko, dapat dilakukan dengan mengimplementasikan pengadaan barang dan jasa yang tepat sesuai Perpres 54 tahun 2010 jo Perpres 35 tahun 2011 jo Perpres 70 tahun 2012 serta aturan-aturan pelaksanaannya.
2. Memindahkan resiko kepada pihak lain, dapat dilakukan dengan meminta penjelasan tertulis (fatwa) untuk permasalahan-permasalahan yang tidak jelas kepada lembaga yang berkompenten seperti BPK, BPKP, LKPP, KPK dan pihak lain yang berkompenten.
3. Mengurangi resiko, dapat dilakukan dengan melibatkan tenaga ahli sebagai penerima barang, melibatkan konsultan hukum dalam merancang kontrak, memperkuat sistem pengawasan internal dari KPA atau PPK.
Daftar Pustaka
1. Amirudin. 2012 Analisis Pola Pemberantasan Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa
2. Muhammad Jasin dkk. 2007. Memahami untuk melayani, Melaksanakan E-Announcement dan E-Procurement dalam Sistem Pengadaan Barang dan Jasa. Komisi Pemberantasan Korupsi
3. Indonesia Procurement Watch. 2011 Laporan Survey Jejak Suap dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4. Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
6. Suswinarno Ak, MM. 2013 Mengantisipasi Resiko dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
7. www.pantau-pengadaan.org. Kajian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dari Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi
8. http://www.merdeka.com
9. http://www.hukumonline.com

Diposting oleh : Administrator